Konflik Sosial


Kehadiran PT Freeport yang merupakan perusahaan multinasional yang sangat modern peralatannya telah menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat di Papua dan  khususnya kabupaten Mimika. Kenyaataan ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor material mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi terjadinya perubahan sosial di Mimika. Sebab penggunaan alat-alat yang canggih memerlukan prasarana yang memadai dan penyesuaian sikap mental manusianya.[1] Perubahan lingkup hidup yang berpengaruh langsung terhadap sumber mata pencaharian hidup, diperlukan perubahan nilai secara signifikan agar masyarakat tetap bisa bertahan hidup.

Perubahan sosial yang seperti itu cepat melahirkan berbagai ketegangan sosial. Sebagai perusahaan modern, PT Freeport dituntut untuk bertindak rasional. Dalam mempekerjakan karyawan, misalnya, PT Freeport memilih para karyawan yang sesuai dengan standart-standart kebutuhan perusahaan. Sebagian besar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh orang-orang Papua lain dan diluar Papua(pendatang).  Penduduk Asli di Mimika utamanya 7 suku yaitu; suku Amungme, suku Damal,suku Kamoro,suku Dani suku Nduga, suku Ekari/Me, suku Moni, dan suku asli lainnya, kebanyakan tidak mampu memenuhi kebutuhan itu sebab kualifikasi pendidikan mereka tidak sesuai standar.  Akibatnya, terjadi kesesenjangan dan kecemburuan sosial.

Di Kabupaten Mimika khusunya masyarakat asli , PT Freeport Indonesia dipandang bukan hanya sebagai pembawa perubahan sosial. PT Freeport juga dianggap telah memasuki Dugu-dugu (Gunung Erstberg) yang dianggap suci oleh masyarakat adat dan Masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat Gunung Erstberg tidak lagi bisa menjejakkan kakinya di Dugu-dugu yang suci itu. Dengan cara itu, PT Freeport telah menghancurkan dunia batin dan sumber orientasi dalam kehidupan mereka.

Kehadiran suku-suku pendatang atau dari luar Papua juga merupakan salah satu masalah bagi suku-suku asli di daerah Mimika dan sekitarnya, karena mereka membawa nilai-nilai baru yang berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh suku-suku di Mimika. Seperti, di Mimika, suku-suku diluar Papua ini sangat mendominasi  kabupaten Mimika. Dominasi itu bukan saja dari segi jumlah mereka yang banyak tetapi juga mendominasi bidang-bidang kehidupan yang lain, utamanya di bidang ekonomi.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perang suku yang terjadi di Mimika sangat kompleks. Perang tersebut merupakan puncak dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh suku-suku yang ada di kabupaten Mimika. Kuatnya identitas kesukuan mengakibatkan suku-suku tersebut tidak bisa berhubungan secara harmonis. Hubungan di antara mereka diwarnai oleh sentiment-sentimen kesukuan yang pada gilirannya memunculkan berbagai prasangka terhadap suku-suku lain. Kehadiran suku-suku asli Papua (komen) tetapi bukan suku-suku lokal, dan suku-suku lain diluar Papua (amber) pendatang, tidak bisa meredakan sentimen-sentimen tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. Suku-suku asli Papua dari daerah lain dan suku-suku dari luar Papua, justru semakin menguatkan sentimen-sentimen tersebut, sehingga mereka sering dijadikan sebagai kambing hitam. Pendek kata persoalan kultural, struktural dan psikologis terakumulasi sehingga memicu lahirnya perang suku.

Dengan kesimpulan semacam itu menjadi terbukti bahwa perspektif teoritis yang kami pakai dapat bermanfaat untuk menganalisis perang suku yang ada di Papua, khususnya di Distri Tembagapura Kabupaten Mimika.


[1].  Ngadisah, Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2003), 100

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: